Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.


Deadline : 1 Maret 2019

Posisi :

  • Senior Programmer (1 orang)
  • Network Adminsitrator (2 orang)
  • Software Quality Assurance (1 orang)
  • Tenaga Administrasi (1 orang)
  • IT Helpdesk (1 orang)
  • Senior Database Adminsitrator (1 orang)
  • System Programmer (1 orang)
  • Analis Data dan Informasi (Monev Regional) (4 orang)
  • Staf Pendukung Data Analyst dan Statistik (1 orang)

Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran :

1.Dokumen lamaran terdiri dari :

  • a.Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
  • b.Daftar Riwayat Hidup
  • c.Fotocopy KTP
  • d.Salinan Ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang
  • e.Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisasi oleh pihak berwenang
  • f.Tanda bukti hasil Tes CAT Seleksi CPNS dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (bagi yang memilik)
  • g.Foto (3×4 berwarna)
  • h.Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan (apabila ada)

2.Dokumen lamaran dikirim dalam format .pdf melalui email: rekrutmen.lkpp@gmail.com dengan subject: Lamaran <spasi> {Posisi}.

3.Pelamar melakukan pengisian google form yang terdapat di portal pengumuman, dengan alamat google form sebagai berikut : https://goo.gl/forms/B54Yda7D2vfYfzdN2

4.Pengiriman dokumen lamaran paling lambat tanggal 1 Maret 2019.

Dokumen panduan bisa di download disini.